Jakarta – MSN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat capaian kinerja tertinggi di antara seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dengan capaian fisik program mencapai 98,60 persen pada Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TA 2025 serta rencana kerja dan agenda prioritas TA 2026, Selasa (10/2/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100 persen berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menilai kinerja Kementerian PKP sebagai yang terbaik di antara seluruh mitra kerja Komisi V.

“Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60 persen merupakan yang tertinggi. Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien,” ujar Lasarus. Ia juga menambahkan bahwa kinerja Menteri PKP Maruarar Sirait dinilai sudah luar biasa.

Selain itu, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP Tahun 2025 sebesar 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi. Di sisi pembiayaan kreatif, pelonggaran GWM BI mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial, KUR Perumahan menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, serta Program CSR membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp58 triliun dan target 790.000 unit rumah.

Menteri PKP juga menegaskan kesiapan Kementerian PKP untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Menteri PKP berharap dukungan Komisi V DPR RI terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, bersih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (mgr)