Jakarta – MSN, DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi meninjau lokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1).

Gubernur Pramono Anung memimpin peninjauan dengan pendampingan Ketua Komisi D Yuke Yurike dan Anggota Komisi D Pantas Nainggolan.

Hadir jajaran eksekutif. Antara lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, Walikota Jakarta Timur Munjirin, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh.

Pramono menjelaskan, Program Normalisasi Sungai Ciliwung sempat terhenti sejak 2017. Karena itu, Pemprov DKI bersama BPN berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut.

Normalisasi Sungai Ciliwung, kata Pramono, menjadi langkah penting mengurangi potensi banjir dalam jangka menengah.

Sebab, 40 persen aktivitas sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung. Penuntasan normalisasi sungai sangat krusial.

“Hampir 40 persen aktivitas sungai yang ada di Jakarta berada di tempat ini,” ujar Pramono.

Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen. Pertama, berada pada ruas Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang 7 kilometer.

Rencananya, pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer. Proses pembangunan hingga kini telah mencapai 8,24 kilometer.

Segmen kedua, lanjut Pramono, berada pada ruas MT Haryono hingga TB Simatupang, sepanjang 12,89 kilometer.

Pada segmen itu, membangun tanggul sepanjang 18,7 kilometer. Kini, realisasi mencapai sekitar 8,9 kilometer.

Secara keseluruhan, total panjang tanggul di Sungai Ciliwung mencapai 33,69 kilometer dengan realisasi penurapan sepanjang 17,14 kilometer.

“Saudara-saudara sekalian, saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut,” kata Pramono

“Kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini dan itu memang dilakukan secara adem ayem dan senyap,” tambah dia.

Selain itu, Pramono memastikan seluruh proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Termasuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penetapan lokasi di lapangan.

“Kami berterima kasih kepada BPN Jakarta. Mudah-mudahan normalisasi Ciliwung ini bisa dilakukan dengan baik dan lancar,” tutur Pramono

Kemudian, kata Pramono, pembangunan tanggul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat kita lakukan,” jelas Pramono.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menegaskan, Sungai Ciliwung berperan strategis dalam sistem pengendalian banjir di Jakarta.

Pasalnya, Sungai Ciliwung merupakan salah satu dari 13 aliran sungai besar yang melintasi ibukota.

“Ketika Jakarta dan Katulampa berada dalam kondisi siaga, maka Ciliwung menjadi faktor penentu utama untuk mengatur lima wilayah lainnya,” ungkap Ika.

Ika juga memastikan pengendalian Sungai Ciliwung berdampak nyata terhadap penanganan daerah aliran sungai (DAS). Mengurangi risiko banjir. Menjaga keseimbangan sistem tata air.

“Jika kita bisa mengendalikan Ciliwung, menyelesaikan persoalan sebesar 40 persen di DAS Ciliwung,” tandas dia.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh memastikan proses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung hampir 100 persen rampung di dua kelurahan. Yakni, Cawang dan Cililitan.

Pencapaia itu, ungkap Erry, hasil kerja sama lintas instansi yang berjalan dengan baik. Sinergi antara Pemprov DKI dan jajaran pemerintah wilayah menjadi kunci kelancaran proses pembebasan lahan.

“Ini berkat kerja sama walikota, camat, lurah, Dinas SDA, Tim P2T (Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu), kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur,” tutur Erry.

“Kerja sama yang baik ini membuat proses pembebasan lahan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gejolak,” pungkas dia. (apn/df)