Jakarta – MSN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi guna membahas percepatan program perumahan nasional, termasuk penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada Kamis (2/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai berhasil menjadi provinsi dengan penyerapan KUR Perumahan terbesar secara nasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa sektor perumahan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya dengar Jawa Tengah adalah provinsi terbesar menyerap KUR perumahan. Terima kasih Pak Gubernur, serta bapak dan ibu bupati. Ini adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan sektor perumahan, karena perumahan ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang besar sekali,” ujar Menteri Ara.

Ia menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas, mulai dari toko bangunan, developer, kontraktor, arsitek hingga tenaga kerja konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Selain menjadi peringkat pertama dalam penyerapan KUR Perumahan, Jawa Tengah juga menempati posisi kedua secara nasional dalam program rumah subsidi. Padahal, jumlah penduduk Jawa Tengah berada di posisi ketiga terbesar di Indonesia. “Prestasinya baik sekali Pak Gubernur. Kalau boleh, tahun ini kami alokasikan rumah subsidi sebanyak 40.000 unit untuk Jawa Tengah,” kata Menteri Ara.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa koordinasi kesiapan pertanahan di Jawa Tengah menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini disampaikan setelah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Tadi kami bicara dengan Pak Nusron, katanya soal pertanahan di Jawa Tengah paling maju dari sisi kesiapan dan koordinasi. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP merencanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Mei 2026 untuk meninjau langsung program perumahan di lima kota dan kabupaten. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pelaksanaan program BSPS dengan melibatkan UMKM lokal, termasuk penggunaan material bangunan dari daerah setempat.

“Kita juga ada program bedah rumah atau BSPS dengan memanfaatkan UMKM seperti di Jawa Barat ada gentengisasi. Tolong dipersiapkan, gunakan genteng dari Jawa Tengah supaya UMKM-nya juga maju,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Boyolali, Bupati Banyumas, dan Bupati Grobogan.

“Hari ini kami berdiskusi dengan Menteri Ara bersama para bupati. Kami juga mengajukan pembangunan rumah susun di Banyumas dan Jepara. Selain itu, sesuai masukan Pak Menteri, kami juga merencanakan pembangunan di wilayah Semarang yang padat penduduk,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada semester II tahun 2026. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program perumahan nasional dapat berjalan lebih cepat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. (Jay)