Jakarta – MSN, Mulai April 2026, Aparatur Sipil Newgara (ASN) hanya empat hari kerja di kantor dalam sepekan. setiap hari Jumat, bekerja di rumah atau work from home (WFH).

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers secara virtua dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, kebijakan itu menjadi bagian dari langkah besar pemerintah merombak pola kerja birokrasi agar lebih efisien dan adaptif menghadapi tekanan global.

Wawan, sapaan akrab Judistira Hermawan menambahkan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia harus adaptif dan tangguh.

Ia menegaskan, hal itu sebagai momentum akselerasi menuju pola kerja yang modern dan efisien.

“Sedangkan pengaturan teknis WFH akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negari,” ujar politisi Partai Golkar itu, Selasa (31/3) sore.

Selain itu, pemerintah juga akan memangkas berbagai aktivitas yang dinilai tidak efisien. Pemilihan hari Jumat untuk pelaksanaan WFH, umumnya hanya setengah hari kerja. Tidak kerja penuh seperti Senin hingga Kamis.

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Menyarankan ASN agar menggunakan transportasi umum berangkat dan pulang kantor.

Pelayanan Harus Tetap Terjaga

Menyikapi kebijakan WFH dan mengharuskan ASN naik angkutan umum pergi dan pulang kantor sebagai upaya menghemat BBM.

Mengomentari hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang secara komprehensif sebelum dilaksanakan.

“Harus berbasis data dan analisis yang jelas. Penerapan WFH tak bisa diputuskan secara sederhana, karena bisa berpotensi memengaruhi pelayanan publik. Bisa juga berdampak pada kualitas pelayanan publik,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Jakarta memiliki keunggulan dari sisi transportasi umum yang telah teritegrasi.

Moda transportasi seperti Mass Rapid Transport (MRT) Jakrta dan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Transjakarta, telah mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal.

Karena itu, menurut Rio, perlu langkah konkret. Seperti pemberian subsidi transportasi bagi ASN serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Transportasi umum, lebih realistis. Bebas BBM dan pelayannya optimal. Karena itu, tak ada salahnya jika pemerintah membuka hasil evaluasi kebijakan WFH saat Pandemi Covid-19.

“Hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan,” tandas Rio.

Sebelumnya, Pemprov DKI jakarta menyatakan siap mengimplementasikan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan.

Secara prinsip, Guberbnur Pramono Anung akan megikuti arahan dan peraturan secara resmi oleh pemerintah pusat.

“Mengenai harinya, tentu tidak hari Rabu,” tutur Pramono Anung di Balaikota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alasannya, Rabu adalah hari pelaksanaan program khusus. Yaitu, hari transportasi umum bagi ASN. (stw/df)