Jakarta – MSN, Komisi D memastikan program pembangunan rumah susun (Rusun) dan penataan RW kumuh tetap menjadi prioritas. Meski terjadi efisiensi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Ketua Komisi D Yuke Yurike menegaskan, efisiensi tidak boleh menghambat pembangunan hunian warga yang sudah diprogramkan sejak awal.

“Kami ingin memastikan program Rusun yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan, meski ada penyesuaian anggaran,” ujar Yuke usai rapat kerja, Kamis (23/10).

Menurut dia, sejumlah proyek pembangunan Rusun mengalami penyesuaian waktu pembangunan. Dari dua tahun menjadi tiga tahun akibat efisiensi.

Namun, proyek strategis seperti Rusun Tongkol tetap berlanjut karena untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak relokasi.

Komisi D juga meminta pemerintah provinsi mencermati rencana pembangunan Rusun di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Khususnya di Tamansari.

Rusun tersebut juga untuk warga terdampak normalisasi. “Kami dorong agar lahan untuk Rusun tetap disiapkan. Minimal dilakukan bertahap karena prosesnya tidak bisa cepat,” terang Yuke.

Ia menambahkan, Komisi D akan memperjuangkan agar rencana pembangunan Rusun tidak berhenti di tengah jalan. Termasuk mendorong alternatif pembiayaan melalui pemerintah pusat (shifting).

“Kalau memang ada pembangunan Rusun yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah pusat, kita usulkan. Tapi kalau belum pasti, kita harus siapkan langkah lain,” ungkap Yuke.

Dalam rapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Komisi D juga menegaskan agar program penataan RW kumuh tidak terdampak efisiensi.

“Pemotongan anggaran jangan sampai menghentikan penataan kampung kumuh. Karena kalau masyarakat sudah menunggu dan tertunda lagi, kasihan,” tegas Yuke. (all/df)