Jakarta – MSN, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan usai membahas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10).

“Hari ini, Komisi D membahas Ranperda APBD Tahun 2026 pasca ada penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH),” ujar Yuke.

“Kami ingin memastikan, pengurangan, efisiensi, atau refocusing yang dilakukan oleh mitra kerja kami tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tambah dia.

Yuke memastikan, sejumlah sektor tak alami pengurangan terkait urusan pengendalian banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, pembangunan perumahan, hingga perluasan ruang terbuka hijau (RTH).

Pihaknya bersama para mitra kerja berkomitmen program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap berjalan.

“Sudah diyakinkan oleh asisten pembangunan, hal yang mendasar dan berhubungan langsung dengan masyarakat diupayakan tidak terdampak,” tutur Yuke.

Beberapa kegiatan yang terkena penyesuaian, ungkap Yuke, yakni pembangunan Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat dan Gedung Satpol PP Cakung Barat. Kedua kegiatan pembangunan itu mengalami penundaan atau penjadwalan ulang.

“Ya, ada beberapa pembangunan yang dirasa tidak memungkinkan, dimundurkan. Ada yang bersifat multiyears dua sampai tiga tahun, ada juga yang dihapus karena tidak bisa dikerjakan,” ungkap Yuke.

Ia menambahkan, prioritas utama DPRD adalah memastikan anggaran mengarah pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Baik dalam peningkatan perekonomian maupun penciptaan lapangan pekerjaan.

“Yang harus kita pikirkan adalah pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat. Kami juga mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor lain dan denda perizinan,” ucap Yuke.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti digitalisasi dalam sistem perizinan dan keuangan daerah sangat penting. Sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.

“Dengan digitalisasi, transparansi, dan optimalisasi sistem, pemasukan daerah bisa lebih maksimal. Ini bisa menjadi alternatif sumber pendapatan di tengah pengurangan anggaran,” pungkas Yuke. (gie/df)