Jakarta – MSN, Petambak udang nasional belakangan resah akan masa depan industri perudangan kian memuncak pada Oktober ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menetapkan Red Line atau tenggat hingga 31 Oktober 2025 untuk penyelesaian kasus dugaan paparan radiasi Cesium-137 pada salah satu produk udang dari Cikande, Banten dan berpotensi mengancam keberlangsungan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat.

Merespon hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyatakan telah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ini sejak awal mencuat di media. “Begitu kasus ini muncul, saya langsung mengingatkan dan mendorong KKP agar fokus serta bertindak cepat. Dalam Raker APBN 2026 bersama KKP pada September lalu, saya sampaikan langsung agar kasus ini ditangani secara serius karena menyangkut masa depan jutaan pelaku usaha udang nasional,” ujar Riyono dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (10/10/2025).

Menurut Riyono, KKP harus segera memastikan keamanan dan kelayakan produk udang Indonesia agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi petambak, eksportir, dan industri perikanan nasional. Apalagi, Amerika Serikat merupakan pasar utama yang menyerap hampir 70 persen produksi nasional,

“Ekspor udang ke Amerika mencapai 66–70 persen dari total produksi nasional. Jika tidak disikapi cepat, bukan hanya pelaku ekspor yang terpukul, tapi juga para petambak kecil di pantura, Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan yang menggantungkan hidup dari budidaya udang,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab langsung, Riyono turun ke lapangan memantau kondisi petambak di kawasan Pantura. Ia bertemu Serikat Petambak Pantura Indonesia (SPPI) di Pemalang untuk mendengar aspirasi serta keluhan mereka.

“Ada sekitar 50 petambak aktif dengan kapasitas produksi 500 ton per bulan. Mereka menyampaikan keresahan karena harga menurun dan ekspor tertahan,” jelasnya.

Pada 2 Oktober 2025, Riyono bersama pengurus SPPI bertemu Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) di KKP untuk membahas solusi konkret mulai dari kasus Cikande hingga stabilisasi harga udang di tingkat petambak.

“Ada sekitar satu juta pekerja yang bergantung pada sektor ini. Karena itu, kami di Komisi IV bersama KKP berkomitmen mencari solusi cepat agar usaha perudangan tetap berjalan dan tenaga kerja tidak terdampak,” tambahnya.

Selain pelaku budidaya, Riyono juga menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha udang nasional yang tergabung dalam Shrimp Club Indonesia (SCI). “Pada 7 Oktober malam, saya mengadakan pertemuan daring dengan pengurus pusat SCI untuk membahas kebuntuan ekspor akibat belum adanya Certifying Entity (CE) yang disyaratkan FDA,” ungkap Riyono.

Upaya advokasi tersebut berlanjut dengan pertemuan SCI bersama Dirjen PDS di KKP pada 9 Oktober 2025. “Alhamdulillah, hasil audiensi tersebut membawa kejelasan. Dirjen PDS memastikan bahwa penerbitan Certifying Entity akan dilakukan oleh Badan Mutu KKP. Ini langkah maju agar ekspor udang bisa segera kembali berjalan sebelum tenggat 31 Oktober,” terang Riyono.

Riyono menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas, baik di tingkat kementerian maupun asosiasi, demi melindungi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petambak. “Saya akan terus advokasi sampai tuntas. Jangan sampai 1 juta petambak udang menjadi korban kebijakan yang lambat,” pungkasnya. (hal/aha)

Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta.

Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota.

“Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia.

Ubah Perilaku

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi.

Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM.

Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota.

“LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia.

Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia.

Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum.

kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit.

Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai.

Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)