Jakarta – MSN, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Program Pelatihan Ketenagakerjaan.

Dengan begitu, pelatihan yang sudah berjalan selama ini tidak hanya sebatas rutinitas. Namun menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pertama memang belum optimalnya Monev dalam pelaksanaan,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Ismail menilai, ukuran keberhasilan sebuah program pelatihan bukanlah dari jumlah peserta. Melainkan dari sejauh mana peserta bisa mengaplikasikan ilmu dan keterampilan.

Aplikasi terlihat saat berhasil memperoleh pekerjaan. Lalu, membangun usaha baru atau meningkatkan taraf hidup.

“Sekadar rutinitas, ketika ditanya outcome-nya berapa banyak dari peserta tersebut yang real menindaklanjuti usaha dan sebagainya, itu masih minim,” ungkap Ismail.

Untuk itu, ia mendorong Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tidak berhenti pada program pelatihan dasar saja.

Pelatihan perlu diperkuat pendampingan lanjutan. Termasuk memfasilitasi akses modal, jaringan usaha, hingga peluang kerja sama dengan dunia industri.

Ia menegaskan, keberhasilan program pelatihan harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan peserta setelah selesai pelatihan selesai.

Outcome seperti keterserapan tenaga kerja, pertumbuhan wirausaha baru, dan peningkatan kesejahteraan peserta, merupakan tolok ukur utama dari efektivitas program.

“Bukan sekadar sekian banyak ikut pelatihan, dapat bantuan, setelah itu selesai,” pungkas Ismail. (yla/df)