Jakarta – MSN, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menegaskan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Maka dari itu, menurutnya, kunjungan kerja BAM DPR RI ke kawasan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan secara langsung kesiapan industri di kawasan tersebut dalam mengakomodasi kepentingan tenaga kerja lokal.

“Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan industri berjalan seimbang antara kepentingan investor dan masyarakat, serta mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan nasional,” ujar Taufiq saat memimpin kunjungan kerja BAM DPR RI ke Batang, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025).

Ia menjelaskan, tema kunjungan kerja kali ini adalah “Serap Aspirasi Terkait Implementasi Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Peluang Kerja di Kawasan Industri di Jawa Tengah.” Fokus utama diarahkan ke KEK Industropolis Batang yang diproyeksikan mampu membuka lebih dari 250.000 lapangan kerja.

“Selain diproyeksikan dapat membuka peluang kerja besar, KEK Industropolis Batang juga diproyeksikan sebagai kawasan industri masa depan yang mampu bersaing dengan kawasan industri global,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa itu menjadi peluang yang sangat baik di tengah tantangan-tantangan ketenagakerjaan. Terlebih, Indonesia tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 pun mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 4,76 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Sementara di Jawa Tengah, TPT mencapai 4,33 persen dengan angka tertinggi di Kabupaten Brebes (8,35 persen), Cilacap (7,83 persen), dan Tegal (7,53 persen).

“Dengan dukungan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemudahan berusaha, kawasan ini diharapkan menjadi pusat investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” tutur Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut, BAM juga menyerap aspirasi berbagai pihak terkait kendala pengelolaan kawasan, investor, maupun pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Dengan demikian, melalui kunjungan kerja ini, BAM dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk dukungan regulasi maupun advokasi kebijakan ketenagakerjaan,” pungkasnya. (hal/aha)