Jakarta – MSN, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Sholikhah menilai, persoalan zonasi sekolah di Jakarta tidak terlalu signifikan bila dibandingkan masalah kekurangan sekolah.

Menurut dia, kebutuhan sekolah seharusnya sudah diprediksi sejak awal. Termasuk jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Karena itu, Sholikhah mendorong kolaborasi Pemprov DKI dengan sekolah swasta. “Kita kekurangan sekolah. Pemerintah harus hadir untuk melengkapi kebutuhan siswa di Jakarta,” ujar Sholikhah, beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, jumlah sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. “Pemerintah harus mengangkat kualitas dan kuantitas sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri,” jelas anggota Komisi E itu.

Kolaborasi dengan sekolah swasta sangat penting. Mengingat, pembangunan sekolah negeri tidak bisa dilaksanakan secara cepat.

Dari 267 kelurahan di Jakarta, masih ada 166 kelurahan yang tidak memiliki SMA negeri. Bahkan, 82 kelurahan punya SMP negeri.

Sholikhah mencontohkan, kondisi di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Seorang siswa yang mendapat prioritas ketiga dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terpaksa bersekolah di luar kecamatan, yakni di wilayah Tambora.

Jarak tempuh dari rumah ke sekolah mencapai puluhan kilometer. “Kalau di kelurahan itu ada sekolah yang mencukupi, siswa tidak perlu mencari sekolah jauh dari rumahnya,” tandas Sholikhah.

Ia menegaskan, kekurangan gedung sekolah menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan. “Bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah akses pendidikan kalau gedung sekolah saja kurang,” tegas Sholikhah. (all/df)