Jakarta – MSN, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti sejumlah aspek, mulai dari fasilitas sekolah, pemenuhan gizi siswa, hingga mekanisme seleksi penerimaan peserta didik.

“Hari ini kita sudah melihat fasilitas sekolah rakyat untuk Provinsi Banten. Kalau kemarin kan untuk Kabupaten Lebak. Kalau dilihat sekolah sementara yang dimiliki oleh Provinsi Banten ini, karena sifatnya sementara, karena nanti yang permanennya di SMK 8, saya pikir ini sudah sangat bagus dan sangat memadai untuk sekolah rakyat yang diterima oleh anak-anak sekitar 141 siswa,” ungkap Selly.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas secara maksimal untuk menunjang kualitas pendidikan sekaligus membangun karakter moral dan spiritual siswa. Ia menambahkan bahwa aspek pemenuhan gizi yang diberikan kepada para siswa juga harus menjadi perhatian, tidak hanya kualitas tetapi juga keseimbangan gizi karena memengaruhi kesehatan para siswa.

“Dari yang disampaikan kepada Komisi VIII, banyak sekali masukan, terutama dari menu-menu yang dihidangkan kepada para siswa yang mungkin harus banyak diperbaiki. Karena pada saat makanan dan gizi yang mereka terima tentu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dikhawatirkan nantinya akan juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan mereka,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Selly menekankan perlunya evaluasi terhadap kriteria penerimaan siswa SR di Banten. Tidak hanya mempertimbangkan data Desil, namun penyebaran penerimaan seharusnya mempertimbangkan rata-rata lama sekolah di tiap daerah. Hal ini dikarenakan tingkat rata-rata lama bersekolah di setiap daerah berbeda, sehingga daerah yang memiliki tingkat lama bersekolah sangat rendah perlu menjadi prioritas pemerintah.

“Yang harus dikritisi adalah apakah siswa-siswa yang hari ini direkrut oleh Provinsi Banten ini sudah tepat di Desil-1 dan Desil-2. Karena bagaimanapun juga rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten itu kan 9 tahun, sementara penyebarannya itu tidak merata. Masih ada beberapa kabupaten kota yang ternyata memang tingkat rata-rata lama sekolahnya masih sangat rendah,” ujarnya.

Selly mencontohkan, daerah dengan tingkat lama sekolah rendah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang seharusnya mendapat prioritas lebih dibanding Kota Tangerang Selatan atau Kota Tangerang yang rata-rata lama sekolahnya relatif tinggi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan para siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin yang sudah masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Di luar itu juga yang paling krusial yang harus kita telusuri adalah terkaitan dengan apakah siswa-siswa tadi secara mohon maaf desil dan keluarga besar mereka sudah masuk dalam kategori keluarga yang terdata di dalam DTSEN. Karena setelah tadi kita perhatikan ada banyak sekali mereka yang ada di data dalam DTSEN tetapi selama ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah,” tegasnya. (nap/rdn)